PMII UNTAG 45 BANYUWANGI

Belum genap dua bulan UU Minerba dalam Undang-undang Ciptaker (Cipta Kerja) sejak di sahkan tanggal 5 oktober 2020 menjadi UU No.11 Tahun 2020 , ketenangan rakyat Paseban khususnya telah terancam karena adanya layangan surat agar warga Desa Paseban untuk mendukung pertambangan yang di claim aman, nyaman, dan lancar.  Padahal jelas pada tahun" sebelumnya banyak sekali penolakan warga terhadap isu pertambangan di wilayah Desa Paseban. Sontak ini memunculkan respon warga kembali dalam semangat penolakan tambang pasir besi Pasebanan. Mengingat wilayah Pasebanan adalah wilayah pesisir, yang notabene masyarakatnya adalah nelayan, ini menjadi ancaman bagi mereka tentang ekosistem laut dan kerusakan lingkungan bila tambang beroperasi disanan.  Mengacu pada asas demokrasi "dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat" harusnya arah kebijakan yang di ambil pemerintah adalah bottom up bukan top down. Namun penyelewengan asas demokrasi itu di lakukan pemerintah atas dugaan claim pihak...

Penulis: Moh. Rizal Rofiq PMII UNTAG 45 BANYUWANGI- Belum genap dua bulan UU Minerba dalam Undang-undang Ciptaker (Cipta Kerja) sejak di sahkan tanggal 5 oktober 2020 menjadi UU No.11 Tahun 2020 , ketenangan rakyat Paseban khususnya telah terancam karena adanya layangan surat agar warga Desa Paseban untuk mendukung pertambangan yang di claim aman, nyaman, dan lancar.  Padahal jelas pada tahun" sebelumnya banyak sekali penolakan warga terhadap isu pertambangan di wiliayah Desa Paseban. Sontak ini memunculkan respon warga kembali dalam semangat penolakan tambang pasir besi Pasebanan. Mengingat wilayah Pasebanan adalah wilayah pesisir, yang notabene masyarakatnya adalah nelayan, ini menjadi ancaman bagi mereka tentang ekosistem laut dan kerusakan lingkungan bila tambang beroperasi disanan.  Mengacu pada asas demokrasi "dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat" harusnya arah kebijakan yang di ambil pemerintah adalah bottom up bukan top down. Namun penyelewengan asas demokr...

PMII UNTAG 45 BANYUWANGI-Opening Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA) PMII Jawa Timur yang di selenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang (PKC)  segera di mulai. Sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) d alam keputusan MUSPIMNAS 2019 di Boyolali pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, Muspimda dilaksanakan oleh Pengurus Koordinator Cabang, ayat 4 bahwa Muspimda membahas kebijakans trategis PMII setiap wilayah PKC dan merekomendasikan di wilayah masing-masing PKC. Menanggapi peraturan organisasi ayat 4, yang penulis kaitkan dengan kondisi realitas Banyuwangi. Kota yang berada di ujung timur jawa sudah lama mengalami krisis ekologis banyak pemodal asing yang masuk di Banyuwangi ingin menguras sumber daya alam (SDA)  yang melimpah di Banyuwangi maka harus ada kajian secara strategi RTRW (rencana tata ruang wilayah Banyuwangi ) salah satunya konflik yang ada di Banyuwangi secara nasional, khususnya di Kec. Pasanggaran (Banyuwangi selatan).  Ada aktifitas pertamba...

PMII UNTAG 45 BANYUWANGI-Sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tentunya bangga melihat Alumni nya dapat menjadi Gurbernur Jawa Timur. Sama sama ditempa di rumah kalangan Nahdliyyin. PMII sendiri memiliki Nilai Dasar Pergerakan yang di rumuskan dalam satu kalimatun salwa yaitu Tauhid, Hablum minallah, Hablum minannas, dan Hablum minal alam. Rumusan itu yang menjadikan kerangka berpikir, bergerak, dan refleksi bagi setiap kader. Dalam acara mata najwa Bu Khofifah Indah Parawansa jelas mengaku sebagai kader PMII. Artinya Gurbernur memiliki nilai yang sama dengan saya (penulis) selaku kader PMII Banyuwangi. Lalu menyikapi problematika yang terjadi di Banyuwangi, yakni permasalahan sosial ekologis khususnya pertambangan di wilayah Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (BSI)  dan PT. Damai Suksesindo (DSI).  Sudah jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada rumusan Nilai Dasar Pergerakan PMII...

PMII UNTAG 45 BANYUWANGI-Kamis 27 Februari 2020, kantor kesekretariatan PC PMII Banyuwangi. Menggelar kegiatan diskusi bertemakan "Kontroversi Omnibus Law : Solusi atau Delusi?".  Dengan dihadiri beberapa komisariat dan rayon PMII se bwi. "Dalam perspektif hukum, omnibus law tidak sama sekali dikenal di dunia perundangan undangan". Menurut Tejo Rifa'i. Omnibu law sendiri dikalangan mahasiswa dikenal dengan kata sapu jagat. Biasanya omnibus digunakan di dalam negara yang menggunakan sistem undang-undang common law (artinya satu UU untuk banyak perkara). Tidak dengan negara seperti Indonesia ini yang menggunakan sistem perundang-undangan civil law (artinya tiap perkara di atur dalam UU khusus). Menjadi kontroversi, omnibus law dirasa munculnya tidak berangkat dari kebutuhan rakyat tapi berangkat dari target pemerintah. Terkesan tergesah gesah guna mempercepat laju investasi di Indonesia. Apalagi omnibus muncul pasca pemilihan presiden. Meni...

Pergerakanku... Terima kasih atas jasamu Yang telah melahirkan generasi progresif Menciptakan mahasiswa yang pluralis Membimbing anak muda ke arah vertikal dan horisontalis Menjadi kiblat berproses yang dinamis Wahai Pergerakanku Padamu ilmu dan bakti ku berikan Padamu jiwa dan raga ku dedikasikan Padamu hidup dan mati ku perjuangkan Tapi kini, Pergerakanku Terkontaminasi oleh pecundang generasi sendiri Dikotori dengan ambisi kekuasan yang telah menjadi orientasi Permainan mani politik menjadi alat tunggal kesana-kesini Karena, tergila-gila dengan pucuk pimpinan negeri Wa,wa,wahai Pergerakanku Imanmu telah terkikis Islammu telah bengis Dan Ihsanmu telah menjadi realistis Sebab, penerusmu cinta pada politik pragmatis 26, februari 2020 By : Aziz